Indonesiainteraktif.com, Jember – Kondisi pendangkalan di kawasan Plawangan Puger, Kabupaten Jember, kembali menjadi perhatian serius. Tumpukan sedimen dan material bambu barongan di sekitar muara dinilai menghambat aktivitas nelayan saat keluar maupun masuk menuju pelabuhan.
Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan yang dihadiri Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jember beserta jajaran, Arip selaku Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Puger, Dwi Anggoro selaku Kasi Pemeliharaan dan Rehabilitasi PSDA WS Bondoyudo Baru Lumajang, Muspika Kecamatan Puger, Himpunan Pedagang Perikanan Puger (HP3), para nelayan serta sejumlah undangan, Senin (28/9/2026).
Ketua HNSI Jember, Sikan, mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melakukan normalisasi Plawangan Puger. Menurutnya, kondisi sedimentasi yang semakin mengganggu jalur keluar-masuk perahu perlu mendapatkan penanganan segera karena berkaitan dengan keselamatan dan aktivitas nelayan.
Sikan menegaskan, apabila pengerukan sedimen secara aturan diperbolehkan dan tidak melanggar ketentuan hukum, HNSI Jember siap mengambil langkah untuk melakukan pengerukan secara mandiri.
“Selama tidak melanggar hukum, akan kami laksanakan pengerukan sedimen. Kalau dari pemerintah tidak ada tindakan terhadap masalah yang muncul, kami siap membiayai berapa pun kebutuhan untuk normalisasi. Kami juga tidak perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain,” ujar Sikan.
Ia juga mempertanyakan lambannya penanganan apabila kondisi Plawangan Puger memang sudah membutuhkan tindakan darurat.
“Kalau secara aturan dibenarkan, ini kan tindakan emergency. Kenapa tidak dilakukan pemerintah untuk normalisasi?” tegasnya.
PSDA Akan Usulkan Survei Lapangan
Sementara itu, Kasi Pemeliharaan dan Rehabilitasi UPT PSDA WS Bondoyudo Baru Lumajang, Dwi Anggoro, membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari HNSI Jember mengenai kondisi muara Sungai Bedadung.
Menurut Dwi, laporan tersebut menyebutkan adanya tumpukan sedimen dan bambu barongan di kawasan muara yang dikhawatirkan semakin menghambat aliran serta aktivitas nelayan.
“Kami baru menerima laporan dari HNSI Jember mengenai sedimen di muara Sungai Bedadung dan adanya tumpukan bambu barongan. HNSI meminta agar segera dilakukan normalisasi,” terang Dwi.
Menindaklanjuti laporan tersebut, pihaknya akan mengusulkan kepada Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur agar dilakukan survei lapangan dalam waktu dekat.
“Kami akan mengusulkan ke Dinas SDA Provinsi Jawa Timur untuk dilakukan survei dalam waktu dekat,” lanjutnya.
Pendangkalan Dipengaruhi Faktor Alam
Di sisi lain, Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Puger, Arip, menjelaskan bahwa kondisi pendangkalan di kawasan Plawangan juga dipengaruhi faktor alam.
Menurut Arip, fenomena El Nino yang berdampak pada kemarau panjang menyebabkan debit air berkurang. Kondisi tersebut kemudian turut mempercepat proses pendangkalan di kawasan muara.
“Iklim El Nino mempengaruhi kemarau panjang sehingga debit air berkurang dan terjadi pendangkalan. Kondisi ini menghambat nelayan keluar masuk Plawangan Puger,” jelas Arip.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Plawangan merupakan akses utama bagi nelayan Puger untuk keluar menuju laut maupun kembali ke pelabuhan.
Bagi nelayan, persoalan pendangkalan bukan hanya menyangkut kelancaran aktivitas melaut, tetapi juga keselamatan saat perahu melintasi muara, terutama ketika menghadapi gelombang dan arus yang tidak bersahabat.
HNSI Jember berharap pemerintah tidak berhenti pada survei, tetapi segera menentukan langkah nyata untuk mengatasi sedimentasi di Plawangan Puger.
HNSI juga menyatakan siap mendukung upaya penanganan, termasuk pengerukan, sepanjang pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.
[Salman]