Bupati Aceh Utara Turun Langsung Serap Aspirasi Rakyat, Irigasi dan Kesejahteraan Petani Jadi Perhatian Utama
IndonesiaInteraktif.com, Aceh Utara – Kedekatan seorang kepala daerah dengan masyarakat tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kegiatan seremonial. Lebih dari itu, diperlukan kesediaan untuk hadir, mendengar secara langsung, memahami persoalan di lapangan, serta mengambil langkah nyata dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.
Semangat itulah yang ditunjukkan Bupati Aceh Utara, H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., yang akrab disapa Ayah Wa, ketika menggelar pertemuan silaturahmi bersama Forum Geuchik Kecamatan Lhoksukon di Perta Cafe SPBU, Lhoksukon, Aceh Utara, Minggu (18/10/2026) malam.
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana santai, terbuka, dan penuh keakraban tersebut menjadi ruang komunikasi antara pemerintah daerah dengan para geuchik (kepala desa) untuk menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, sekaligus usulan pembangunan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.
Sejumlah persoalan strategis menjadi pembahasan utama. Mulai dari penataan jadwal turun sawah, pembenahan jaringan irigasi pertanian, pengelolaan lahan sawah tadah hujan, hingga wacana pemekaran Kecamatan Peutoe dari Kecamatan Lhoksukon.
Bagi Ayah Wa, komunikasi langsung dengan para geuchik dan tokoh masyarakat merupakan bagian penting dari proses penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, pemerintah daerah membutuhkan informasi yang akurat mengenai kondisi riil di setiap gampong agar kebijakan pembangunan tidak hanya disusun berdasarkan laporan administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Komunikasi langsung dengan para geuchik dan masyarakat merupakan langkah penting untuk mengetahui kondisi riil di lapangan. Aspirasi ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan,” ujar Ayah Wa.
Irigasi dan Pertanian Menjadi Perhatian Serius
Salah satu isu yang mendapat perhatian khusus dalam pertemuan tersebut adalah persoalan pertanian, terutama menyangkut pengaturan jadwal turun sawah bagi petani yang mengandalkan jaringan irigasi maupun lahan tadah hujan.
Persoalan ini dinilai penting karena sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama kehidupan ekonomi masyarakat Aceh Utara. Ketepatan waktu pengolahan lahan, ketersediaan air, serta kesiapan jaringan irigasi sangat menentukan keberhasilan musim tanam dan produktivitas hasil pertanian.
Para geuchik menyampaikan pentingnya koordinasi dan penataan jadwal turun sawah agar aktivitas pertanian di wilayah Lhoksukon dapat berlangsung lebih teratur. Terlebih, kondisi lahan persawahan yang berbeda-beda membutuhkan pola pengelolaan air yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Bagi petani sawah irigasi, ketersediaan dan kelancaran distribusi air menjadi faktor utama. Sementara bagi petani tadah hujan, penentuan waktu tanam harus mempertimbangkan kondisi cuaca dan curah hujan agar risiko gagal tanam dapat ditekan.
Karena itu, pembenahan jaringan irigasi tidak semestinya hanya dipandang sebagai pekerjaan pembangunan fisik, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Pemerintah daerah diharapkan dapat terus memperkuat koordinasi dengan instansi teknis, pemerintah gampong, serta kelompok tani untuk memetakan titik-titik jaringan irigasi yang membutuhkan penanganan. Dengan demikian, persoalan air pertanian dapat ditangani berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas.
Pemerintah Daerah Dorong Percepatan Pembangunan
Dalam kesempatan tersebut, Ayah Wa juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terus berupaya memperjuangkan sejumlah program strategis untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
Beberapa agenda pembangunan yang menjadi perhatian pemerintah daerah antara lain pembangunan Sekolah Garuda, Sport Center, peningkatan infrastruktur jalan, serta pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi.
Menurutnya, pembangunan daerah harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. Pendidikan menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur menjadi penggerak aktivitas ekonomi, sedangkan pertanian harus terus diperkuat sebagai salah satu sektor penting penopang kehidupan masyarakat.
Pembangunan yang merata juga membutuhkan keterlibatan pemerintah kecamatan dan gampong. Sebab, para geuchik merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui secara langsung persoalan yang dihadapi warganya.
Oleh karena itu, ruang komunikasi seperti pertemuan bersama Forum Geuchik diharapkan dapat memperkuat hubungan antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan gampong, sekaligus membantu menentukan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Pemekaran Kecamatan Peutoe, Upaya Mendekatkan Pelayanan Publik
Selain persoalan pertanian dan pembangunan infrastruktur, pertemuan tersebut juga membahas wacana pemekaran Kecamatan Peutoe dari kecamatan induk Lhoksukon.
Gagasan pemekaran ini muncul seiring dengan luasnya wilayah administratif Kecamatan Lhoksukon yang mencakup 75 gampong. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut efektivitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRK Aceh Utara, Mawardi M. atau yang dikenal dengan Tgk. Adek, menyatakan dukungannya terhadap gagasan pemekaran tersebut.
Menurut Mawardi, aspirasi pembentukan Kecamatan Peutoe merupakan gagasan yang diinisiasi oleh para geuchik bersama tokoh masyarakat Kemukiman Lhoksukon Teungoh.
Ia menilai pemekaran dapat menjadi salah satu alternatif untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, memperpendek rentang kendali birokrasi, serta mempercepat pelaksanaan pembangunan di wilayah yang nantinya menjadi kecamatan baru.
“Gagasan ini diinisiasi oleh para geuchik dan tokoh masyarakat Kemukiman Lhoksukon Teungoh. Dengan pemekaran, pelayanan masyarakat bisa lebih dekat dan pembangunan wilayah dapat berjalan lebih optimal,” kata Mawardi.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa apabila diwujudkan melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku, pembentukan kecamatan baru berpotensi membuka peluang pengembangan infrastruktur, mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Namun, pemekaran wilayah tentu membutuhkan kajian yang matang, termasuk pemenuhan persyaratan administratif, teknis, kewilayahan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan persiapan yang baik, gagasan tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi wacana, melainkan dapat diperjuangkan secara terukur demi kepentingan masyarakat.
Geuchik Apresiasi Keterbukaan Bupati
Sementara itu, Ketua Forum Geuchik Kecamatan Lhoksukon, Ridwan, menyampaikan apresiasi atas kesediaan Bupati Aceh Utara meluangkan waktu untuk bertemu langsung dengan para geuchik dan mendengarkan berbagai persoalan yang berkembang di tingkat gampong.
Menurut Ridwan, komunikasi langsung dengan kepala daerah memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada pemerintah gampong untuk menyampaikan aspirasi tanpa harus selalu melalui jalur birokrasi yang panjang.
Ia berharap berbagai masukan yang telah disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten, khususnya menyangkut persoalan pertanian, jaringan irigasi, dan pengaturan jadwal turun sawah.
Kedekatan Pemimpin Harus Berbuah Kebijakan Nyata
Pertemuan antara Bupati Aceh Utara dan Forum Geuchik Kecamatan Lhoksukon tersebut memperlihatkan pentingnya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
Aspirasi yang disampaikan para geuchik bukan sekadar keluhan, melainkan gambaran kebutuhan nyata masyarakat yang harus menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Ke depan, tantangan pemerintah daerah adalah memastikan setiap masukan tersebut dapat diterjemahkan menjadi program kerja yang jelas, terukur, dan memiliki tindak lanjut.
Persoalan irigasi, misalnya, membutuhkan pemetaan kondisi jaringan, penentuan prioritas perbaikan, serta koordinasi pengelolaan air agar petani memperoleh kepastian dalam menjalankan musim tanam. Demikian pula wacana pemekaran Kecamatan Peutoe yang memerlukan kajian komprehensif agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Dengan komunikasi yang terbuka, koordinasi yang kuat, dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, pembangunan Aceh Utara diharapkan semakin merata.
Pada akhirnya, keberhasilan seorang pemimpin daerah bukan hanya diukur dari banyaknya program yang direncanakan atau proyek yang dibangun, tetapi juga dari kemampuannya mendengar suara rakyat, menyelesaikan persoalan mendasar, dan menghadirkan perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat.
(Adv)