Indonesiainteraktif.com, Bengkulu – Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menemukan sejumlah persoalan serius saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Mangga Raya, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Selasa (19/5/2026).
Dalam sidak tersebut, dewan menemukan dugaan pelanggaran di berbagai aspek, mulai dari administrasi tenaga kerja, keamanan pangan, sertifikasi halal, hingga sistem keselamatan kerja yang dinilai belum memenuhi standar.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, menegaskan bahwa program MBG sebagai program nasional harus dikelola secara profesional karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan masa depan anak-anak penerima manfaat.
“Program MBG ini menyangkut kesehatan masyarakat dan masa depan anak-anak, sehingga seluruh standar harus dipenuhi dan tidak boleh dijalankan sembarangan,” ujar Usin.
Dari hasil pemeriksaan, DPRD menemukan persoalan pada sektor ketenagakerjaan. Dari 44 relawan yang bekerja di dapur MBG, sebagian besar disebut mengalami masalah dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Beberapa pekerja masih tercatat sebagai peserta PBI, sebagian lainnya masih ditanggung perusahaan sebelumnya, dan ada pula yang belum memiliki perlindungan sama sekali.
Menurut DPRD, kondisi tersebut menunjukkan tata kelola tenaga kerja yang belum maksimal. Komisi IV mengingatkan bahwa seluruh pekerja, termasuk relawan, tetap berhak mendapatkan jaminan perlindungan kerja dan kesehatan.
Selain itu, DPRD bersama BPOM juga menemukan bahan makanan yang diduga telah melewati masa kedaluwarsa serta sejumlah produk yang belum memiliki sertifikasi halal terbaru. Temuan itu menjadi perhatian karena berkaitan dengan kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak.
“Kalau sertifikasi halal dan keamanan pangannya bermasalah, tentu publik akan mempertanyakan kualitas program ini,” kata Usin.
Komisi IV juga menyoroti aspek keselamatan kerja di dapur MBG. Alat pendeteksi kebocoran gas ditemukan dalam kondisi rusak, sementara instalasi gas dan listrik belum memiliki sertifikat kelayakan operasional.
Padahal, aktivitas produksi di dapur MBG dinilai memiliki risiko tinggi sehingga seluruh sistem keamanan harus dipastikan sesuai standar.
Selain itu, kondisi area dapur dinilai masih kurang tertata. Sejumlah peralatan memasak terlihat berserakan dan belum tersedia ruang medis maupun fasilitas pertolongan pertama (P3K) bagi pekerja.
Di bidang lingkungan, DPRD juga menemukan pengelolaan limbah yang belum memenuhi standar serta belum tersedianya dokumen UKL-UPL.
Atas berbagai temuan tersebut, DPRD Provinsi Bengkulu memastikan hasil sidak akan dibahas dalam rapat lanjutan dan direkomendasikan kepada instansi terkait agar segera dilakukan perbaikan.
DPRD menegaskan program MBG tidak hanya berorientasi pada distribusi makanan, tetapi juga harus menjamin keamanan pangan, perlindungan tenaga kerja, dan keselamatan operasional secara menyeluruh.