Indonesiainteraktif.com, Lampung -- Pemerintah Kabupaten Lampung Utara kembali mencatat prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2024 dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., CSFA, ACPA, CA, Ak., kepada Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. H. Hamartoni Ahadis, M.Si., dalam sebuah acara resmi di Aula Krakatau, Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Bandar Lampung, pada Senin (26/5/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Hamartoni mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas capaian ini. Menurutnya, opini WTP merupakan hasil dari kerja kolektif seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
“Opini WTP ini bukan hanya sebuah pencapaian, tetapi juga amanah besar yang harus dijaga bersama. Ini adalah cerminan dari upaya kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan bertanggung jawab,” ujar Hamartoni.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah Lampung Utara dan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung yang telah menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
“Kami mengapresiasi upaya dan komitmen seluruh pemerintah daerah yang terus menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Ini penting untuk memastikan bahwa anggaran negara benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Nugroho.
Acara penyerahan LHP tersebut turut dihadiri oleh para kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, pimpinan DPRD, serta pejabat struktural dari BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung.
Opini WTP ini diharapkan menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah dan pelayanan publik, menuju pemerintahan yang bersih, profesional, dan berintegritas. (ADV/Yuda Pranata)