Indonesiainteraktif.com, Bengkulu Tengah – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah terus melanjutkan kebijakan work from anywhere (WFA) setelah evaluasi triwulan pertama 2026 menunjukkan hasil signifikan dalam menekan belanja rutin daerah.
Bupati Bengkulu Tengah, Rachmat Riyanto, menegaskan bahwa kebijakan fleksibilitas kerja yang mulai diterapkan sejak Januari 2026 tersebut bukan sekadar uji coba, melainkan bagian dari strategi efisiensi anggaran yang terukur.
“Sejak Januari kita terapkan WFH dan WFA. Hasil evaluasi menunjukkan penurunan signifikan pada belanja rutin di sejumlah OPD,” ujar Rachmat di Karang Tinggi.
Penghematan Nyata, Biaya Listrik Turun Tajam
Dampak paling nyata dari kebijakan ini terlihat pada pengeluaran listrik. Dengan skema kerja tiga hari di kantor dan dua hari WFA, Pemkab berhasil menekan biaya operasional secara drastis.
Pada triwulan pertama 2025, biaya listrik tercatat mencapai Rp226 juta. Namun pada periode yang sama tahun 2026, angka tersebut turun tajam menjadi sekitar Rp80 juta.
Penurunan lebih dari 60 persen ini menjadi indikator kuat bahwa kebijakan WFA mampu mendorong efisiensi tanpa mengganggu kinerja pemerintahan.
Diperpanjang, Akan Dievaluasi Kembali
Berdasarkan capaian tersebut, Pemkab Bengkulu Tengah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan WFA selama tiga bulan ke depan. Evaluasi lanjutan dijadwalkan pada Juli 2026 guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan program ini.
Langkah evaluatif ini dinilai penting untuk mengukur dampak jangka menengah, baik dari sisi efisiensi anggaran maupun produktivitas aparatur.
Pelayanan Publik Tetap Jadi Prioritas
Meski menerapkan sistem kerja fleksibel, Pemkab memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Kebijakan WFA tidak diberlakukan bagi OPD yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Instansi seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, rumah sakit, puskesmas, serta unit layanan publik lainnya tetap beroperasi penuh di kantor.
“Kita tidak ingin efisiensi mengorbankan pelayanan. Semua layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap berjalan normal,” tegas Rachmat.
Menuju Birokrasi Modern dan Adapti
Kebijakan WFA ini sekaligus menjadi langkah awal transformasi sistem kerja birokrasi di Bengkulu Tengah menuju model yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Dengan hasil awal yang positif, WFA berpotensi menjadi pola kerja jangka panjang, terutama dalam menjawab tantangan pengelolaan anggaran daerah yang semakin ketat di masa depan.
Pemkab Bengkulu Tengah menegaskan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi fiskal dan kualitas pelayanan publik, sebagai bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.