IndonesiaInteraktif.com, Rokan Hilir — Sembilan Fraksi DPRD Kabupaten Rokan Hilir menyampaikan pandangan umum mereka atas Ranperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023 Senin (5/8/2024) di Ruang Rapat Utama DPRD. Sejumlah fraksi menyoroti Ranperda LPP APBD tahun 2023 itu terutama soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang setiap tahunnya tidak ada peningkatan. Sementara potensinya sangat besar.
Paripurna yang dibuka Wakil Ketua III Hamzah SHi MM, dia menjelaskan rapat paripurna yang ke-28 Bupati Rohil telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023. Ranperda yang disampaikan itu sesuai tahapan materi dibahas secara internal anggota DPRD, dan meminta fraksi menyampaikan pandangan umum.
"Kita meminta sembilan fraksi menyampaikan Pandangan Umum Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023," katanya.
Pertama Fraksi PDI-P disampaikan oleh Maria Tambunan menyebutkan, pihaknya mengapresiasi Pemda atas pemeriksaan keuangan dari BPK sehingga memperoleh Opini WTP. Disampaikan Maria, Fraksinya menyimpulkan bahwa program pembangunan pemerintah harus terus disinergikan, transparan dalam pengelolaan keuangan melalui kebijakan dengan kondisi keuangan daerah.
"Fraksi PDI-P mengamati ranperda melalui fungsi legislasi DPRD akan melakukan pembahasan laporan keuangan ditahapan untuk berikut," urainya.
Kemudian, Sudirman mewakili Fraksi Nasdem menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mendapat Opini WTP, namun Nasdem berpendapat sangat memandang perlunya dalam peningkatan PAD.
"Meskipun Rohil merupakan daerah penghasil Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, seperti di atas minyak di bawah minyak, namun perlu tambahan hasil PAD," ucapnya.
Fraksi Nasdem, sambung Sudirman berharap terkait laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 ini supaya dibahas sesuai peraturan daerah.
Menyusul Fraksi Hanura, Jefri Buchori, memberikan apresiasi capaian opini WTP yang diraih pemerintah daerah dari BPK RI. Jefri mengatakan bahwa capaian program supaya ditingkat dengan kinerja (SDM) sumber daya manusia sehingga capai PAD akan meningkat.
Senada disampaikan Fraksi Demokrat Elfarinda mengapresiasi pemerintah telah meraih WTP sekian kalinya, namun ia juga mengingat agar capaian segera diwujudkan. Pemerintah jangan terlena dengan predikat WTP yang diraih sehingga mengeyampingkan hal penting lainnya seperti peningkatan PAD.
Samsudin Fraksi PKS juga memberikan saran sistematis terkait pada pandangan umum. Fraksi Gabungan Indonesia Bangkit, Syahrin Usman menyampaikan pandangan umum fraksi. Dia mengatakan hasil pemeriksaan BPK RI pemerintah Rohil meraih predikat Opini WTP sangat diapresiasi. Ia juga menilai laporan pertanggung jawab sebagai gambaran kinerja pemda sehingga diraih prediket Opini WTP.
"Ini juga merupakan pernyataan yang profesional dapat ditindaklanjuti memberikan penjelasan atas bobot kondisi anggaran daerah," jelasnya.
Kemudian, Fraksi Gabungan Gerindra Pembangunan Berkarya menyampaikan pandangan umum pelaksanaan pertanggungjawaban APBD TA 2023. "Fraksi kami sangat memandang telah banyak capaian pemda sehingga mendapat Predikat Opini WTP," ungkapnya.
Dengan demikian, ia minta untuk dapat dicermati anggaran dan harus dioptimalkan pengelolaan keuangan serta dimonitoring program yang dilaksanakan skala prioritas. (Adv)
Penulis : Andi
Editor : Adv. Rindu Gita Tanzia Pinem, S.H., M.H., CPM. CPA.