Indonesiainteraktif.com, Bengkulu -- Membandingkan orang partai seperti Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto dan Puan Maharani dengan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil secara politik adalah hal yang tidak pas.
Orang-orang partai seperti Prabowo, Cak Imin, Airlangga dan Puan Maharani bekerja tanpa memikirkan popularitas. Mereka terus bekerja tanpa kenal lelah membesarkan partai dengan keyakinan yang mereka punyai demi kemajuan negara dan bangsa melalui partai politik.
Berbeda dengan Anies, Ganjar dan Ridwan Kamil, mereka nggak pernah mengurus partai, apalagi mendirikan partai, kerjaannya cuma membangun popularitas. Apa yang mereka lakukan ini tidak sehat bagi demokrasi yang ada di Indonesia.
Demokrasi di Indonesia itu harus sehat, juga para pelakunya. Cara berdemokrasi yang sehat adalah melalui partai politik, apalagi undang-undang hanya memberikan peluang untuk menjadi Presiden berasal dari partai politik. Bukan dari youtube, tik tok, facebook, instagram atau media lain yang sejenis tempat mereka pamer “kekonyolan” untuk menarik perhatian masyarakat.
Karena itulah sebenarnya tidak pas membandingkan orang seperti Prabowo Subianto, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto dan Puan Maharani dengan orang seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil.
Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi
Saat ini Indonesia telah memasuki tahun ke-25 pasca-reformasi 1998. Meski proses demokratisasi yang ditandai dengan tumbangnya Orde Baru sudah berjalan lebih dari 20 tahun, kondisi demokrasi Indonesia belum menggembirakan. Pembatasan kebebasan sipil, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dan berbagai kasus korupsi masih terjadi.
Pengalaman politik selama masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru cukup memberikan kesan yang mendalam dalam sistem politik Indonesia. Peran elit yang terlalu dominan membuat masyarakat tidak berdaya untuk membangun dirinya dan terlibat dalam menciptakan sistem politik yang stabil, malah sebaliknya timbul beberapa persoalan yang tidak terselesaikan. Masyarakat atau rakyat merupakan penentu berjalannya suatu sistem politik, karena masyarakat dianggap sebagai subjek dan objek dari sistem politik yang ada.
Kekuatan Sistem Politik dan Partai Politik
Kekuatan sistem politik memerlukan tingkat dukungan yang tinggi dari berbagai peran yang ada di dalam sistem politik itu sendiri. Lima syarat itu sangat penting bagi proses transisi menuju sistem demokrasi. Pertama, civil society yang bebas dan aktif. Kedua, masyarakat politik, termasuk elit parpol-parpol, yang relatif otonom. Ketiga, penegakan hukum. Keempat, birokrasi yang profesional. Kelima, masyarakat ekonomi yang relatif otonom dari negara dan pasar murni.
Masyarakat sipil (civil society) diberikan ruang yang bebas dan aktif agar dapat memberikan peran politiknya guna menentukan arah perjalanan bangsa dan negara.
Masyarakat sipil (civil society) mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan arah tindakan demi terciptanya masyarakat yang berdaya dalam menentukan nasibnya sendiri. Peran warga masyarakat tidak hanya tercermin melalui berbagai tindakan-tindakan politik, seperti memberikan suara dalam Pemilu secara bebas dan bertanggung jawab, tetapi termasuk menentukan nasib sendiri. Dalam hubungan ini, peranan pemerintah menjadi katalisator bagi tumbuhnya masyarakat sipil yang berdaya melalui berbagai program kebijakan pemerintah di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Masyarakat tidak hanya pasif dan bersifat menunggu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.
Kedudukan Partai Politik di Indonesia
Kedudukan partai politik menjadi sangat strategis pada saat Indonesia memasuki babak baru dalam sistem politik yang lebih terbuka. Partai politik dan elit politik tidak hanya tergantung pada kekuatan yang berada di luar kerangka sistem politik. Persoalannya sekarang adalah partai politik dan elit politik belum memiliki kemampuan untuk mempercayai dirinya sendiri dalam menentukan sikap, termasuk sangat tergantung pada backing seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Budaya backing tersebut menjadi penyebab lemahnya partai politik berikut kaum elit politik untuk bersikap otonom dalam menentukan proses kompetisi politik dan menentukan sikap politik.
Kemandirian Partai Politik dan Para Elit Politik
Kemandirian partai politik dan para elit politik sangat dibutuhkan agar tidak memiliki rasa ketergantungan kepada pemerintah, termasuk dalam menentukan sikap politik untuk melakukan oposisi atau koalisi. Keberanian partai politik untuk menentukan sikap sangat diperlukan untuk menjaga kontaminasi kepentingan rezim yang berkuasa dengan kepentingan rakyat.
Pengawasan dan Pengendalian Kekuasaan oleh Oposisi
Demokrasi yang sedang berjalan dengan baik harus didukung oleh kekuatan masyarakat sipil (civil society) sehingga kaum elit politik dapat menjalankan hasil keputusan politik yang dibuat dalam sistem politik dengan baik. Keputusan yang dibuat untuk kepentingan dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu peran penegak hukum untuk menjalankan keputusan politik yang sudah dibuat menjadi sangat penting.
Kesadaran yang terjadi adalah penegakan hukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku, jangan sampai hukum dijadikan sebagai alat politik untuk mempertahankan kekuasaan. Perangkat hukum yang dibuat dipastikan dapat dijalankan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kepentingan bersama. Penegakan hukum agar tidak berlaku diskriminatif, tetapi berdasarkan pada bukti dan fakta hukum. (***).
Editor : Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., MT., IAI.