IndonesiaInteraktif.com, Bengkulu Selatan -- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan komitmen serius dalam upaya percepatan penurunan angka stunting melalui pelaksanaan entry meeting audit kinerja tahun 2024. Kegiatan strategis ini berlangsung di Aula Bappeda Litbang dan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kepala Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan, Hamdan Syarbaini, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Hamdan menegaskan bahwa audit kinerja yang dilakukan tidak hanya menyoroti capaian hasil, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program di lapangan.
“Kita ingin mengetahui kendala di lapangan, akar permasalahan, serta memetakan potensi risiko agar penanganan stunting dapat dilakukan secara maksimal,” ujarnya.
Audit kinerja ini mengacu pada sejumlah regulasi nasional, seperti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan rencana aksi nasional hingga tahun 2024.
Kegiatan ini turut dihadiri perwakilan dari berbagai OPD, di antaranya Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A), Dinas Perikanan, serta OPD lainnya.
Hamdan menekankan pentingnya keterlibatan lintas sektor dalam proses evaluasi ini. Menurutnya, penanganan stunting tidak dapat dilakukan secara sektoral dan memerlukan sinergi antar lembaga.
“Penurunan angka stunting merupakan tanggung jawab bersama. Kerja sama yang solid antar OPD sangat diperlukan agar dampak program bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Melalui audit kinerja ini, Pemkab Bengkulu Selatan berharap dapat mengidentifikasi titik lemah dan memperkuat strategi percepatan penurunan stunting secara lebih terarah dan berkelanjutan. (adv)