Indonesiainteraktif.com, Riau - Fraksi DPRD Riau membacakan pandangan umum terkait dengan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPj) Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Senin (5/04/21) dalam rapat paripurna.
Pembacaan laporan ini sedianya adalah laporan tanggapan setiap fraksi yang ada di DPRD Riau.
Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar, pada (22/03/21) lalu, sudah membacakan LKPj Pronvinsi Riau di hadapan anggota DPRD Riau dalam paripurna. Kini, sebagai gantinya, giliran setiap fraksi menyampaikan pandangan umum yang ada di DPRD Provinsi Riau menanggapi laporan tersebut.
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti. Ia mengatakan bahwa Paripurna ini sedianya akan diadakan pada (01/04/21), tapi harus ditunda karena alasan yang tidak dijelaskan. "Harap dimaklumi," katanya.
Syafaruddin Poti menyerahkan kepada setiap peserta paripurna untuk jalannya paripurna dalam pandangan setiap fraksi ini. Akhirnya setelah mendengar suara kiri-kanan dari peserta fraksi, diambil kesimpulan bahwa akan diberi waktu tiga menit untuk setiap fraksi, entah itu membacakan atau menyerahkan langsung.
Dari delapan fraksi yang ada di DPRD Riau, hanya fraksi Gerindra yang memilih langsung menyerahkan. Fraksi Golkar, PDI P, Demokrat, PKS, PAN, PKB dan PPP-Hanura-Nasdem memilih membacakan poin-poin utama.
Fraksi Golkar yang diwakili oleh Karmila Sari memberikan sorotan pada pembangunan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing agar 15.000 jumlah PNS di Provinsi Riau membantu mempercepat proses pembangunan daerah.
Fraksi PDI P dibacakan oleh Makmun Solihin menyoroti lemahnya koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan provinsi Riau. Terakhir, tidak adanya kerjasama penyelenggara pemerintahan dan DPRD.
Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 147 persen tapi Pemerintah Provinsi Riau belum mampu memaksimalkan potensi.
Fraksi PKS menyampaikan lima poin. "Pertama bidang pendidikan, carut marut penidikan tingkat SMA karena minim ketersediaan karena sistem zonasi. Kedua, honor guru di bawah UMK. Ketiga, evaluasi terkait pelaksaaan kegiatan infrastruktur 2020 di lapangan masih ditemukan yang belum sesuai ekspektasi. Keempat, fasilitas kesehatan, masih kita temukan antrean panjang. Sudah dijadwalkan tiga bulan, disuruh menunggu lagi, dijadwalkan setahun disuruh menunggu lagi. Kami pikir sampai meninggal pasien belum dapat operasi. Kelima, realisasi pelaksaan pokok pikiran dari DPRD Riau yang masih belum dilaksanakan," kata ketua Fraksi PKS, Markariuz Anwar.
Fraksi PAN disampaikan oleh Mardianto Manan yang menyoroti visi misi Provinsi Riau yang masih sangat berat untuk dicapai.
"Menurut Fraksi PAN ini agak berat tapi harus kita wujudkan. Baru sebatas retorika dan jauh panggang dari api," katanya.
Sedangkan Fraksi PKB yang disampaikan oleh Misliadi, karena terlalu panjang menyampaikan salam pembuka lupa dengan poin yang ingin disampaikan.
"Saya lupa meringkaskannya, nanti bisa dibaca di laporan, pimipinan. Mohon maaf," kata Misliadi.
Fraksi PPP-Hanura-Nasdem menyampaikan tiga poin. Pertama terkait migas yang sampai hari ini tidak dikaji dan apa upaya Pemerintah Provinsi Riau. Kedua, soal dana desa tidak ada evaluasi. Ketiga, soal bantuan masjid dari Provinsi Riau.(II/Adv)