SELAMAT DATANG WAKIL PRESIDEN PENGGANTI GIBRAN

Sufmi Dasco Ahmad, Figur yang Patut Diperhitungkan dalam Peta Politik Nasional

IndonesiaInteraktif.com, Bengkulu -  Politik selalu menyimpan kejutan. Dalam dinamika kekuasaan, terkadang sebuah isyarat lebih nyaring daripada pernyataan resmi. Sebuah wacana yang awalnya dianggap spekulasi pun dapat berkembang menjadi perbincangan nasional ketika menyentuh posisi strategis dalam pemerintahan.

Demikian pula dengan wacana kemungkinan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jika kemungkinan tersebut benar-benar menjadi kenyataan, Indonesia bukan sekadar menghadapi pergantian figur di kursi kekuasaan, melainkan berpotensi memasuki babak baru dalam konfigurasi politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Tentu, sampai ada keputusan resmi, wacana pengunduran diri Gibran harus tetap ditempatkan sebagai kemungkinan politik, bukan sebagai keputusan yang sudah terjadi.

Namun, pertanyaan yang lebih menarik bukan hanya apakah Gibran akan bertahan atau mundur, melainkan siapa yang paling tepat mengisi posisi strategis tersebut apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Bagi saya, momentum seperti ini seharusnya menjadi ruang untuk menguji kembali kualitas kepemimpinan nasional. Indonesia membutuhkan figur yang tidak hanya memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan, tetapi juga memiliki kapasitas politik, kemampuan manajerial, jaringan komunikasi, dan keberanian mengambil keputusan.

Gibran di Persimpangan Politik

Gibran menghadapi dinamika politik yang tidak sederhana. Keputusan untuk bertahan ataupun mengundurkan diri sama-sama memiliki konsekuensi.

Setidaknya ada tiga persoalan yang terus menjadi bahan perbincangan publik dan berpotensi memengaruhi perjalanan politiknya.

Pertama, polemik mengenai ijazah.

Persoalan ijazah yang selama ini menjadi perdebatan di ruang publik telah berkembang menjadi isu politik yang sensitif. Berbagai klarifikasi, proses hukum, dan pandangan yang muncul belum sepenuhnya mengakhiri perdebatan di tengah masyarakat.

Apa pun posisi hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga berwenang, persoalan ini membutuhkan penjelasan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, dalam negara demokrasi, kepercayaan publik merupakan modal penting bagi seorang pejabat negara.

Kedua, tekanan dan dinamika aspirasi politik masyarakat.

Berbagai kelompok masyarakat memiliki pandangan dan tuntutan yang berbeda mengenai posisi Gibran dalam pemerintahan. Terlepas dari latar belakang serta kepentingan masing-masing kelompok, aspirasi tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang tidak boleh diabaikan.

Pemerintah perlu menyikapinya secara dewasa, tanpa menganggap setiap kritik sebagai ancaman terhadap kekuasaan.

Ketiga, isu dugaan penyadapan yang menyeret nama-nama di lingkar kekuasaan.

Ini merupakan persoalan yang jauh lebih serius karena menyangkut hukum, etika penyelenggaraan negara, dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara.

Dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum yang independen, objektif, dan transparan. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan tuduhan, tetapi juga tidak boleh ada seseorang yang memperoleh kekebalan hukum karena jabatan, hubungan keluarga, atau kedekatan politik.

Prinsipnya sederhana: hukum harus berdiri di atas semua kepentingan.

Dalam situasi seperti ini, Gibran perlu mempertimbangkan secara matang masa depan politiknya. Bertahan bukan tanpa tantangan. Mundur pun bukan berarti seluruh persoalan otomatis selesai.

Namun, dalam politik kenegaraan, kepentingan bangsa harus selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi dan jabatan.

Sufmi Dasco Ahmad, Alternatif Kepemimpinan yang Patut Diperhitungkan

Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, siapa yang layak menggantikan Gibran?

Menurut pandangan saya, salah satu nama yang patut diperhitungkan adalah Sufmi Dasco Ahmad, yang dikenal luas dengan sapaan Don Dasco.

Dasco bukan figur yang muncul secara tiba-tiba dalam panggung politik nasional. Pengalamannya di parlemen, posisinya dalam Partai Gerindra, serta kemampuannya membangun komunikasi dengan berbagai kekuatan politik merupakan modal yang layak diperhitungkan.

Ia memiliki pengalaman dalam dinamika parlemen dan memahami bagaimana membangun komunikasi lintas fraksi, partai, serta lembaga negara.

Dalam politik nasional, kemampuan seperti ini sangat penting. Sebab, pemerintahan tidak cukup hanya mengandalkan kekuatan formal presiden. Dibutuhkan figur yang mampu menjembatani perbedaan, merawat komunikasi, dan mengelola kepentingan politik tanpa kehilangan arah kebijakan negara.

Wakil presiden bukan sekadar pendamping presiden dalam acara kenegaraan. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional yang menuntut kemampuan kepemimpinan, koordinasi pemerintahan, serta kesiapan mengambil tanggung jawab besar apabila presiden berhalangan.

Dari sudut pandang tersebut, Dasco memiliki sejumlah modal politik dan pengalaman untuk masuk dalam perbincangan sebagai calon alternatif.

Namun, tentu saja, kemampuan politik saja tidak cukup. Pencalonannya harus melewati mekanisme konstitusional, mempertimbangkan keseimbangan koalisi, dan memperoleh legitimasi sesuai ketentuan UUD 1945.

Jika Don Dasco mampu mengombinasikan pengalaman politiknya, kecakapan mengelola komunikasi, serta pendekatan kepemimpinan yang efektif dan merangkul sebagaimana gaya politik Joko Widodo, bukan tidak mungkin ia mampu menjalankan amanah tersebut.

Tentu, kepemimpinan tidak cukup dibangun dengan meniru gaya seseorang. Yang lebih penting adalah kemampuan membaca keadaan, mengambil keputusan, membangun kepercayaan, dan menghasilkan kebijakan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Bagi saya, Dasco merupakan salah satu figur yang pantas diuji kapasitasnya dalam diskusi mengenai masa depan kepemimpinan nasional.

Jangan Lupakan Pers di Tengah Pergulatan Kekuasaan

Ada satu hal yang ingin saya garis bawahi sebagai bagian dari keluarga besar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Pergantian kepemimpinan nasional seharusnya tidak hanya menjadi momentum pembagian posisi politik. Lebih dari itu, perubahan konfigurasi kekuasaan harus mampu membuka ruang bagi penguatan demokrasi, kebebasan pers, dan kesejahteraan wartawan.

PWI merupakan organisasi wartawan yang memiliki sejarah panjang dalam perjalanan bangsa. Organisasi ini telah melewati berbagai periode politik, pergantian kepemimpinan, perbedaan pandangan, serta dinamika internal yang tidak selalu mudah.

Perjalanan dari kepemimpinan Hendry Ch Bangun menuju kepemimpinan Ahmad Munir menjadi bagian dari dinamika organisasi yang patut dicermati.

Namun, pertanyaan mendasarnya bukan semata-mata siapa yang memimpin PWI, melainkan apa yang dapat dilakukan PWI untuk meningkatkan martabat, profesionalisme, dan kesejahteraan wartawan Indonesia.

Jangan sampai organisasi pers terlalu sibuk dengan perebutan pengaruh, tetapi melupakan persoalan mendasar yang dihadapi anggotanya.

Hari ini, perusahaan pers menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Transformasi digital mengubah pola bisnis media. Platform teknologi mengambil sebagian besar perhatian dan pendapatan iklan, sementara wartawan masih berjuang mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Karena itu, hubungan antara pemerintah dan organisasi pers harus dibangun atas dasar kemitraan yang sehat, bukan hubungan patronase atau ketergantungan politik.

Pers membutuhkan pemerintah yang menghormati kemerdekaan pers. Sebaliknya, pemerintah membutuhkan pers yang profesional, kritis, independen, dan bertanggung jawab.

Tiga Gagasan untuk Memperkuat Peran Insan Pers

Jika suatu saat Sufmi Dasco Ahmad memperoleh amanah sebagai Wakil Presiden, saya berharap perhatian terhadap ekosistem pers nasional menjadi salah satu agenda penting dalam pemerintahan.

Saya memiliki beberapa gagasan yang patut dipertimbangkan sebagai bahan diskusi.

Pertama, memperkuat posisi sumber daya manusia pers dalam sektor komunikasi dan transformasi digital.

Indonesia membutuhkan figur yang memahami dunia komunikasi, media, teknologi informasi, dan perubahan perilaku masyarakat dalam memperoleh informasi.

Nama Angga Raka Prabowo dan Ketua Umum PWI Ahmad Munir, misalnya, dapat menjadi bagian dari diskusi mengenai penguatan hubungan antara pemerintah dan ekosistem pers.

Bukan berarti jabatan publik harus diberikan berdasarkan kedekatan organisasi. Penempatan seseorang harus mempertimbangkan kompetensi, rekam jejak, integritas, dan kebutuhan kelembagaan.

Namun, tidak ada salahnya apabila profesional dari lingkungan pers diberi kesempatan berkontribusi dalam perumusan kebijakan komunikasi nasional.

Kedua, membuka ruang bagi profesional pers untuk berkontribusi dalam sektor strategis pemerintahan.

Saya juga melihat pengalaman dan kapasitas sejumlah kader organisasi pers, termasuk Timbo Siahaan, dapat menjadi bahan pertimbangan untuk berkontribusi dalam sektor transportasi maupun bidang lain yang relevan.

Pengalaman seseorang di lingkungan perusahaan negara, apabila didukung kompetensi yang sesuai, merupakan modal yang patut diperhitungkan.

Kesempatan tersebut harus terbuka melalui mekanisme seleksi yang objektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketiga, memperluas keterlibatan profesional pers dalam badan usaha milik negara.

Gagasan mengenai keterwakilan insan pers dalam jajaran komisaris, dewan pengawas, maupun direksi BUMN patut dibicarakan secara lebih serius.

Bahkan, usulan mengenai kemungkinan keterlibatan hingga 14 orang dari kalangan pengurus PWI Pusat dalam berbagai posisi profesional di lingkungan BUMN dapat dijadikan bahan kajian organisasi.

Namun, saya perlu menegaskan bahwa angka tersebut merupakan gagasan untuk dibahas, bukan tuntutan jatah jabatan.

Jabatan komisaris, dewan pengawas, dan direksi bukanlah fasilitas organisasi. Posisi tersebut mengandung tanggung jawab besar yang membutuhkan kompetensi, integritas, independensi, serta kemampuan mengawasi dan mengelola perusahaan.

Karena itu, Ahmad Munir sebagai Ketua Umum PWI perlu memiliki visi yang lebih luas dalam membangun jejaring profesional dan komunikasi kelembagaan dengan pemerintah maupun BUMN.

Pengalaman dan perjalanan kariernya di lingkungan BUMN dapat menjadi modal untuk memahami kebutuhan tata kelola perusahaan negara serta membuka ruang dialog yang lebih produktif bagi profesional pers.

Yang dibutuhkan bukan sekadar menempatkan orang, melainkan memastikan bahwa setiap orang yang diberi amanah benar-benar mampu memberikan kontribusi.

Kekuasaan Harus Menghasilkan Manfaat, Bukan Sekadar Jabatan

Pada akhirnya, siapa pun yang kelak menduduki kursi Wakil Presiden harus mampu memberikan nilai tambah bagi pemerintahan dan masyarakat.

Jika Gibran tetap bertahan, ia harus mampu menjawab berbagai kritik dan membuktikan kapasitas kepemimpinannya.

Jika Gibran mengundurkan diri, penggantinya harus dipilih melalui mekanisme konstitusional. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Artinya, pergantian Wakil Presiden bukan sekadar hasil kompromi elite politik, melainkan harus mengikuti aturan konstitusi.

Nama Sufmi Dasco Ahmad tentu bukan satu-satunya kemungkinan. Namun, ia layak diperhitungkan sebagai salah satu alternatif dalam diskusi mengenai kepemimpinan nasional ke depan.

Saya ingin melihat pemerintahan Prabowo Subianto semakin kuat, bukan karena semakin banyak orang yang mendapatkan jabatan, melainkan karena semakin banyak orang profesional yang diberi kesempatan mengabdi.

Demikian pula dengan PWI. Organisasi ini harus mampu keluar dari sekadar dinamika internal dan bergerak menuju agenda yang lebih besar: memperjuangkan kesejahteraan wartawan, memperkuat perusahaan pers, meningkatkan kompetensi jurnalistik, serta menjaga kemerdekaan pers.

Sebab, ukuran keberhasilan politik bukanlah berapa banyak jabatan yang berhasil diraih, melainkan seberapa besar manfaat kekuasaan dapat dirasakan oleh rakyat.

Jika suatu saat terjadi pergantian Wakil Presiden, Indonesia harus menyambutnya sebagai momentum memperkuat pemerintahan dan demokrasi.

Dan jika nama Don Dasco akhirnya menjadi pilihan, publik tentu berhak menaruh harapan sekaligus mengawasi kinerjanya.

Selamat datang pemimpin baru, apabila momentum itu benar-benar tiba. Selamat datang pula babak baru politik Indonesia yang lebih dewasa, profesional, dan berpihak kepada kepentingan bangsa.

Pers harus tetap merdeka. Kekuasaan harus tetap diawasi. Kepentingan rakyat harus selalu menjadi yang utama.

Ditulis olah : 

Dr. Ir. H. Herawansyah, S.Ars., M.Sc., MT., IAI.

Penulis Penulis adalah Anggota Dewan Pakar PWI Provinsi Bengkulu