Indonesiainteraktif.com, Riau - Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk bisa memaksimalkan komunikasi dengan pemerintah pusat supaya bisa membantu pembangunan turap di wilayah pesisir Riau.
Riau sendiri merupakan daerah yang cukup rawan abrasi, bahkan di Kabupaten Bengkalis, isu abrasi sudah menjadi isu nasional karena pesisir utara Bengkalis bagian barat merupakan pantai yang mengalami abrasi yang paling parah, dengan laju abrasi sekitar 32,5 meter/tahun
"Kita ini jangan suka menunggu, mentang-mentang dijanjikan menteri A, B dan C untuk diperbaiki (turap)-nya, ya kita mengantar proposal terus menunggu saja, kita butuh perjuangan supaya terbuka hati pemerintah pusat itu," katanya, Selasa (27/04/2021).
Abrasi, sambung Hardianto, tidak hanya terjadi di Riau saja, namun semua wilayah pesisir yang ada di Indonesia mengalami hal yang sama, sehingga semua mesti berpacu-pacu untuk merebut anggaran pembangunan.
"Kita harus berpacu dalam meyakinkan pusat bahwa Riau layak menerima APBN, tapi sebelum itu siapkan dulu perangkat, termasuk DED pembangunannya. Dan kita harus tahan mental untuk meyakinkan pusat," tuturnya.
Hardianto menilai, posisi Gubernur tidak cukup kuat untuk menjalin lobby-lobby khusus dengan pemerintah pusat, karena Gubernur sendiri belum menyatukan persepsi dengan DPRD Riau, baik soal pembangunan turap atau lainnya.
Amanat UU, sambungnya, secara tegas menyatakan bahwa gubernur dan DPRD adalah dua unsur penyelenggara pemerintahan. Kalau dua ini bersatu, maka perjuangan apapun akan bulat.
"Tapi kalau hanya berjuang masing-masing, maka perjuangan itu saya nilai akan lemah. Okelah kalau gubernur perpanjangan tangan pemerintah pusat, tapi kan di DPRD orang partai semua, kami punya kawan-kawan se-partai di DPR RI, atau bahkan kami punya abang-abang yang menteri di pusat. Artinya kami bisa pakai pendekatan politik," sampainya.(II/Adv)