Indonesiainteraktif.com, Riau - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan dampak kesehatan yang ditimbulkan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) masih dapat ditangani dengan baik.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Karhutla bersama Menteri Kehutanan RI di Markas Polda Riau, Jumat (28/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, SF Hariyanto memaparkan perkembangan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang tercatat selama periode 19 hingga 27 Agustus 2026.
“Dari data yang dirangkum Diskes Riau, mulai 19-27 Agustus, terdapat 3.293 kasus ISPA di Riau. Dengan kasus paling banyak ditemukan pada kemarin 27 Agustus yaitu 1.333 kasus. Angka ini meliputi penyakit asma, influenza dan lainnya,” kata SF Hariyanto.
Berdasarkan data tersebut, Kota Pekanbaru menjadi wilayah dengan jumlah kasus tertinggi, yakni mencapai 904 kasus. Berikutnya Kabupaten Pelalawan dengan 650 kasus dan Kabupaten Kampar sebanyak 361 kasus.
Meski terdapat ribuan kasus gangguan kesehatan, SF Hariyanto memastikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat terdampak dapat diberikan secara optimal. Hingga saat ini, tidak terdapat pasien yang harus menjalani perawatan inap maupun mendapatkan rujukan ke rumah sakit.
“Kami memastikan bahwa ini dapat tertangani dengan baik. Terbukti dengan tidak adanya masyarakat yang harus dirawat atau membutuhkan rujukan ke rumah sakit. Semua pasien yang datang ke puskesmas, berkonsultasi, mendapatkan obat lalu kembali ke rumah,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi meningkatnya gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap, SF Hariyanto telah meminta Dinas Kesehatan (Diskes) Riau memperkuat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota.
“Kita minta Diskes Riau koordinasi dengan daerah. Pastikan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut melakukan penanganan terhadap keluhan kesehatan masyarakat akibat dampak kabut asap,” katanya.
Selain pelayanan kesehatan, pemerintah daerah juga diminta memastikan ketersediaan logistik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL).
Kebutuhan obat-obatan dan perlengkapan kesehatan, terutama masker, diminta dipersiapkan dan didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Dan juga untuk menyiagakan Public Safety Center (PSC) 119 dan Emergency Medical Team (EMT) di daerah. Kami juga memastikan dapat memobilisasi tenaga cadangan kesehatan apabila dibutuhkan,” ujar SF Hariyanto.
Ia juga meminta pemerintah kabupaten dan kota terus memantau perkembangan masalah kesehatan yang berkaitan dengan Karhutla. Selain itu, daerah diminta menyiapkan rumah singgah maupun rumah mobil oksigen sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi kondisi yang memburuk.
SF Hariyanto menegaskan, apabila status siaga darurat bencana Karhutla telah ditetapkan, seluruh langkah penanggulangan harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Jika sudah ditetapkannya status siaga darurat bencana karhutla, maka seluruh upaya penanggulangan bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pos Kesehatan dapat didirikan berdampingan dengan Posko BPBD di kabupaten kota,” pungkasnya.