IndonesiaInteraktif.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Tengah menggelar rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Bengkulu Tengah tahun 2022, Selasa (26/7/2023).
Dalam kesempatan itu, mewakili Fraksi Partai Hanura, anggota DPRD Bengkulu Tengah Rohaya mengungkapkan bahwa pihaknya mempertanyakan kinerja dari Pemkab Bengkulu Tengah yang mengalami Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) senilai Rp 60 miliar.
"Kami mempertanyakan, kinerja PJ Bupati Bengkulu Tengah, mengapa APBD Bengkulu Tengah pada tahun 2022 Silpa Rp 60 miliar, padahal APBD terbilang kecil," ungkap Rohaya di depan seluruh peserta rapat paripurna.
Kemudian, Rohaya pun melanjutkan sejumlah pertanyaan kepada Pemkab Bengkulu Tengah yang saat itu diwakili oleh Asisten II Eka Nurmaeni.
"Beberapa pertanyaan dan masukan ini kami harap dapat dijawab dalam rapat paripurna berikutnya," kata Rohaya.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Perindo, Arsyad Hamzah mengungkapkan bahwa dengan adanya Silpa tersebut, membuktikan bahwa Pemkab Bengkulu Tengah tidak pas dalam mengelola keuangan.
"Artinya Pemkab Bengkulu Tengahini tidak mampu untuk mengolah uang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, dan jelas ini menjadi persoalan bagi Bengkulu Tengah sendiri," papar Arsyad.
Diketahui, APBD Bengkulu Tengah tahun 2022 hanya berkisar antara Rp 750 miliar dan setengahnya sudah terpakai untuk membayar gaji pegawai.
"Dengan Silpa sebesar Rp 60 miliar ini, pemerintah pusat akan menilai bahwa masyarakat kita sudah terpenuhi semua kebutuhannya, sehingga anggaran dikembalikan, nyatanya di lapangan masih banyak kekurangan," jelas Arsyad.
Arsyad pun mengaku akan segera memanggil Pemkab Bengkulu Tengah dan mempertanyakan bagaimana kerja Pemkab dalam penggunaan anggaran.
"Jelas akan kita panggil," kata Arsyad. (adv)