“Perlu Kewarasan Politik dan Kewarasan Berdemokrasi”
Indonesiainteraktif.com, Bengkulu -- Dalam pemilihan Kepala Negara dan Kepala Daerah beserta wakilnya di Indonesia saat ini, elektabilitas menjadi hantu demokrasi. Partai politik dipaksa menerima kandidat luar partai yang memiliki “elektabilitas tinggi”, dengan melumpuhkan sistem yang telah dibangun bertahun-tahun oleh partai politik tersebut. Sistem kaderisasi partai hancur berantakan padahal pemilihan Kepala Negara dan Kepala Daerah masih cukup jauh, perubahan politik bisa saja terjadi kapan saja.
Partai tidak segan memecat kader-kader setianya yang menolak atau membangkang kehadiran kandidat luar partai yang “menurut hasil surveri” memiliki elektabilitas yang tinggi walaupun kandidat tersebut belum pernah berbuat lebih untuk partai bahkan yang lebih parahnya lagi kandidat tersebut adalah lawan politik mereka pada pilkada sebelumnya, dan ini terjadi pada Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang telah menetapkan Anies Baswedan sebagai calon Presiden yang diberikan kebebasan hak otoritas untuk memilih Wakil Presidennya sendiri.
Dalam kondisi ini, elektabilitas seolah meniadakan kewarasan dalam melihat latar-belakang, ideologi politik, prestasi dan visi-misi yang diemban tokoh tersebut. Partai Nasdem yang sejak awal merupakan bagian dari pemerintahan terpilih di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2014 - 2019 dan 2019 - 2024, dengan tiba-tiba menetapkan Anies Baswedan sebagai calon Presiden pilihan mereka untuk periode 2024 - 2029.
Apa yang dilakukan Partai Nasdem tersebut membuat Presiden Joko Widodo berstatemen keras dalam HUT Partai Golkar ke-58 di JIExpo di Kemayoran Jakarta, pada Jum’at (21/10/2022).
“Golkar sebagai Partai yang sudah matang, punya pengalaman malang melintang, sudah 58 tahun, ini pengalaman yang sangat panjang, banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia, oleh sebab itu saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hari-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon Presiden dan Wakil Presiden 2024,” kata Presiden Joko Widodo.
Mungkin pilihan Partai Nasdem tidak ada salahnya dalam politik tetapi pilihan ini jelas meniadakan kewarasan dalam melihat latar-belakang, ideologi politik, prestasi dan visi-misi yang diemban oleh Anies Baswedan yang saat mengemban tugas sebagai Gubernur Jakarta sering bersebrangan dengan pemerintah berkuasa yang merupakan koalisi dari beberapa partai dengan nama Koalisi Indonesia Maju, yang memerintah Indonesia saat ini.
Saat ini Koalisi Indonesia Maju terdiri dari 12 Partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Dengan melihat kondisi politik Indonesia yang dinamis, ekektabilitas tinggi yang disematkan kepada Anies Baswedan bisa saja berubah. Karena sebagian pihak masih berpendapat bahwa Anies Baswedan adalah toko artifisial yang diciptakan oleh kondisi politik akibat tekanan oleh pemerintah yang berkuasa. Perlu jalan panjang bagi Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia mendatang.
Sering berbedanya hasil survei dengan real count menyebabkan lembaga survei, lembaga swadaya masyarakat dan media massa memiliki andil besar dalam melahirkan tokoh artifisial. Hasil survei yang tidak valid meninabobokkan pemilih untuk memilih kandidat artifisial tersebut.
Buruknya di Indonesia, partai politik tanpa rasa malu akan merapat kepada kumpulan partai pemenang Pemilihan Kepala Negara, walaupun berbeda latar-belakang, ideologi politik, visi dan misi. Ideologi politik mereka hilang oleh tawaran kekuasaan.
Alasan rentang waktu antara survei dengan hari pencoblosan, dapat diperdebatkan karena masih kuatnya fanatisme pemilih di Indonesia pada sosok, bukan program. Perlu strategi politik yang kuat untuk mengalahkan kuatnya fanatisme pemilih di Indinesia dan tentunya politik uang juga menjadi tolak ukurnya, dan realita ini tidak dapat dinafihkan.
Di negara-negara maju yang demokrasinya sudah mapan, sangat mungkin terjadi perubahan pilihan secara siginifikan di last minute hanya karena isu kecil. Para pemilih atau voter mengikuti dengan cerdas kandidat yang bertarung, baik dalam pemilihan Kepala Negara maupun Kepala Daerah. Bagi pemilih cerdas ini tidak ada sesal yang datang kemudian karena mereka telah berpikir dan bertindak maksimal dalam menentukan kandidat pilihan mereka.
Hal ini tidak akan terjadi di negara-negara yang didominasi pemilih fanatik. Masyarakat cenderung sudah memantapkan pilihan pada kandidat tertentu jauh sebelum hari pencoblosan, bahkan sebelum ada penetapan pasangan calon oleh partai dan komisi pemilihan umum. Mereka membabi buta dan berjamaah untuk mendukung dan memilih kandidat harapan mereka namun mereka pun akan menyesal berjamaah pula apabila kandidat harapan mereka tidak bisa memenuhi harapan dan ekspektasi mereka.
Hiruk pikuk aksi dukung-mendukung yang tampak di medsos dengan jelas menggambarkan kondisinya realitas. Pendukung seperti ini akan terus menyanjung junjungannya sambil berusaha membunuh lawan-lawan politik, walupun sejatinya mereka tidak mengenal secara langsung. Sekali lagi, tindakan yang meniadakan kewarasan ini harus dibuang dengan meningkatkan kecerdasan rakyat dalam berpolitik dan berdemokrasi. Rasanya 77 tahun Indonesia merdeka belum cukup untuk mencerdaskan rakyat dalam berpolitik yang selalu diakhiri dengan penyesalan saat harapan mereka tidak dapat diberikan oleh kandidat pemenang kontestasi politik.
Hingga saat ini, mayoritas partai politik masih sangat pragmatis dalam mendukung dan mengusung kandidat pilihan mereka berdasarkan hasil rekayasa lembaga survei dan media massa yang saat ini berkembang dengan jumlah yang luar biasa. Akibatnya, lembaga survey pesanan atau abal-abal tumbuh dengan bebasnya.
Sangat lemahnya kaderisasi partai dalam melahirkan calon pemimpin perlu dicermati dalam isu-isu politik kekinian di mana nama-nama yang dipasangkan oleh partai atau koalisi partai tertentu tidak jauh dari nama-nama yang menguasai hasil survei. Suka tidak suka lembaga survei mempengaruhi persepsi pemilih di Indonesia. Artinya, kesadaran dan kecerdasan masyarakat dalam berpolitik perlu terus ditingkatkan. Jika kondisi “tidak cerdas politik” ini dibiarkan, sangat mungkin pemimpin masa depan akan merupakan hasil dihasilkan polesan tim sukses, lembaga survei, buzzer, dan partai politik yang tidak memiliki kemampuan dalam melahirkan kader-kader berkualitas yang diharapkan mampu membawa Indonesia pada masa depan yang lebih baik.
Sudah saatnya kita dukung positive campaign dengan menampilkan prestasi tiap-tiap kandidat yang berpotensi menjadi pemimpin di masa depan agar masyarakat yang masih fanatik pada figur, memiliki keseimbangan alasan, second opinion, dalam menentukan pilihan mereka.
Semuanya untuk masa depan politik Indonesia yang lebih baik. (HRX), Dari berbagai sumber.
Penulis adalah Jurnalis Indonesiainteraktif.com. Alumni ke-130, IPK 3,83 dan tamatan tercepat (2th 4 bln) Program Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. Expert pada Ilmu Politik, Komunikasi Politik dan Sosial Media.