Doli Kurnia Bantah Isu Munaslub Golkar 29 November 2026, Tegaskan Tidak Terlibat dan Sebut Ada Upaya Adu Domba Internal
IndonesiaInteraktif.com, Jakarta — Politikus senior Partai Golkar sekaligus anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, secara tegas membantah keterlibatan dirinya dalam isu rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang beredar melalui sebuah selebaran digital atau flyer.
Dalam selebaran tersebut, beredar informasi mengenai rencana pelaksanaan Munaslub Partai Golkar pada 29 November 2026. Namun, Doli menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui siapa pihak yang membuat, menyebarkan, maupun bertanggung jawab atas munculnya informasi tersebut.
Ia juga membantah adanya keterlibatan dirinya dalam gerakan atau agenda politik yang dikaitkan dengan rencana Munaslub tersebut.
Menurut Doli, setiap proses pengambilan keputusan di lingkungan Partai Golkar harus berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta peraturan organisasi yang berlaku. Karena itu, dinamika politik internal partai tidak seharusnya dibangun melalui informasi yang tidak jelas sumber maupun pertanggungjawabannya.
“Saya paham betul bahwa tata cara berorganisasi telah diatur sepenuhnya dalam AD/ART dan peraturan organisasi yang harus dipatuhi bersama. Secara institusional, saya sangat mengerti struktur, hierarki kewenangan, serta tanggung jawab dalam berpartai,” ujar Doli dalam keterangan tertulisnya.
Tegaskan Hubungan dengan Bahlil Tetap Harmonis
Selain membantah keterlibatannya dalam isu Munaslub, Doli juga menepis spekulasi mengenai adanya keretakan hubungan di antara jajaran elite Partai Golkar, khususnya dengan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Doli menegaskan bahwa hubungannya dengan Bahlil selama ini berjalan baik, harmonis, dan produktif. Ia bahkan menyebut telah melakukan komunikasi dan koordinasi langsung dengan Bahlil untuk membicarakan perkembangan dinamika politik yang berkembang, termasuk isu yang belakangan menyeret nama sejumlah kader partai.
Dari komunikasi tersebut, menurut Doli, terdapat kesadaran bersama bahwa situasi politik saat ini tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menciptakan kegaduhan dan memperuncing persoalan internal partai.
Ia bahkan mengungkapkan adanya dugaan pihak-pihak yang disebutnya sebagai ‘komprador’ dari lingkungan internal sendiri, yang dinilai berupaya memanfaatkan keadaan demi kepentingan politik pribadi.
“Kami menyadari bersama bahwa dalam situasi dan dinamika yang sedang dihadapi bangsa saat ini, pasti ada saja pihak yang berupaya memperkeruh suasana. Kami mendeteksi adanya pihak ‘komprador’ yang justru berasal dari internal kami sendiri,” tutur Doli.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa Doli tidak ingin isu Munaslub berkembang menjadi polemik berkepanjangan yang dapat memengaruhi hubungan antarkader maupun soliditas organisasi.
Minta Soliditas Partai Tidak Diganggu Agenda Politik
Dalam kesempatan tersebut, Doli mengingatkan seluruh kader agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu yang belum jelas kebenarannya. Ia meminta agar energi dan perhatian partai tidak tersita oleh polemik internal yang menurutnya tidak memberikan manfaat bagi organisasi.
Doli menyebut Partai Golkar saat ini memiliki tanggung jawab politik dan kebangsaan yang lebih besar, terutama dalam mengawal kepentingan bangsa dan negara.
Karena itu, ia meminta agar seluruh kader tetap menjaga konsolidasi, memperkuat komunikasi, serta menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan kelompok maupun individu.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam partai merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme organisasi, bukan dengan membangun isu yang berpotensi memunculkan kecurigaan dan konflik antarkader.
Tegaskan Komitmen Mengawal Presiden dan Pemerintahan
Lebih jauh, Doli menyoroti situasi nasional yang menurut penilaiannya tengah menghadapi berbagai tantangan serius, termasuk indikasi gangguan terhadap stabilitas kepemimpinan nasional.
Dalam konteks tersebut, ia menegaskan bahwa Partai Golkar harus mengambil peran aktif dalam menjaga stabilitas politik dan pemerintahan serta mengawal kepemimpinan Presiden sebagai bagian dari komitmen konstitusional partai terhadap negara.
Ia menilai, konsentrasi partai semestinya diarahkan pada pelaksanaan tanggung jawab politik dan kontribusi nyata bagi kepentingan nasional, bukan justru terjebak dalam pertarungan kepentingan internal.
Doli pun menyatakan kesiapannya untuk berdiri di barisan terdepan dalam menjalankan komitmen tersebut.
“Golkar harus berada di depan untuk menjaga dan mengawal Presiden sebagai bentuk komitmen konstitusional terhadap negara. Dan saya, sebagai kader Golkar, akan berada di garda terdepan untuk itu,” pungkasnya.
Munaslub Jangan Menjadi Sumber Polemik Internal
Pernyataan Doli tersebut menjadi penegasan atas sikap pribadinya terhadap isu Munaslub yang mencuat menjelang akhir November 2026. Ia membantah keterlibatannya, menegaskan hubungan baik dengan Ketua Umum Bahlil Lahadalia, sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga soliditas partai.
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, kepastian mengenai asal-usul selebaran, pihak yang menyebarkannya, serta ada atau tidaknya agenda resmi Munaslub tetap memerlukan klarifikasi dari pihak-pihak yang berwenang di lingkungan Partai Golkar.
Dengan demikian, seluruh kader dan masyarakat diharapkan dapat membedakan antara informasi resmi organisasi, pernyataan pribadi kader, dan isu yang belum terverifikasi.
Bagi Partai Golkar, menjaga soliditas dan menjalankan mekanisme organisasi secara konstitusional merupakan hal penting agar dinamika internal tidak berkembang menjadi konflik yang justru mengganggu pelaksanaan tanggung jawab politik partai.