Plt Gubri: MBG Tidak Berpengaruh padaPenurunan Retribusi Daerah
PEKANBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan pendapatan retribusi daerah sebagaimana sempat ramai diperbincangkan di tengah masyarakat dan media sosial.
Dalam keterangannya, SF Hariyanto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas munculnya informasi yang menimbulkan kesalahpahaman terkait hubungan antara program MBG dengan penurunan retribusi kantin sekolah yang kemudian dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat informasi dan penyampaian data yang kurang tepat sehingga menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Karena itu, kami perlu meluruskan informasi yang berkembang agar masyarakat mendapatkan pemahaman yang benar dan akurat,” ujar SF Hariyanto.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Riau justru memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program strategis nasional. Program tersebut dinilai memberikan banyak manfaat, baik bagi peningkatan kualitas gizi peserta didik maupun bagi efisiensi penggunaan anggaran daerah.
SF Hariyanto menjelaskan, keberadaan program MBG telah membantu pemerintah daerah melakukan penghematan anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan makan dan minum pada sekolah-sekolah berasrama (boarding school).
“Program MBG sangat sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah. Dengan adanya program ini, Pemprov Riau dapat melakukan penghematan anggaran hingga sekitar Rp45 miliar per tahun. Dana tersebut kemudian dapat dialihkan untuk mendukung berbagai program prioritas pembangunan daerah lainnya,” jelasnya.
Kontribusi Retribusi Kantin Sangat Kecil terhadap PAD
Menanggapi isu mengenai menurunnya retribusi kantin sekolah akibat pelaksanaan MBG, SF Hariyanto menegaskan bahwa dampaknya terhadap PAD nyaris tidak signifikan. Bahkan, jika dibandingkan dengan total pendapatan daerah, kontribusi retribusi kantin sekolah hanya berada pada kisaran 0,01 persen atau jauh di bawah satu persen.
“Secara persentase, kontribusi retribusi kantin sekolah terhadap PAD sangat kecil, hanya sekitar 0,01 persen. Karena itu, tidak tepat jika dikatakan Program MBG menjadi penyebab penurunan pendapatan daerah,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang berencana mengoptimalkan kembali keberadaan kantin sekolah agar tetap memiliki peran dalam mendukung ekosistem penyediaan makanan sehat bagi peserta didik.
“Sebagaimana disampaikan Kepala BGN, kantin-kantin sekolah akan tetap diberdayakan. Bahkan Program MBG memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih besar karena melibatkan berbagai sektor usaha masyarakat, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, jasa distribusi hingga sektor-sektor pendukung lainnya,” katanya.
Kesalahan Berawal dari Salah Input Data
Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Riau, polemik tersebut ternyata bermula dari adanya kekeliruan dalam penyampaian data oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Data yang dilaporkan terkait prognosis pendapatan retribusi kantin sekolah ternyata tidak melalui proses verifikasi yang memadai sehingga memunculkan informasi yang tidak akurat. Selanjutnya, data tersebut menjadi dasar dalam penyampaian laporan kepada Plt Gubernur Riau.
“Setelah dilakukan penelusuran dan klarifikasi, diketahui bahwa terjadi kesalahan input data dari Dinas Pendidikan yang kemudian diteruskan dalam laporan kepada Bapenda. Oleh karena itu, kami tegaskan kembali bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak menyebabkan penurunan retribusi daerah,” jelas SF Hariyanto.
Ia berharap klarifikasi tersebut dapat mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang dan mencegah munculnya informasi yang menyesatkan di tengah masyarakat.
“Kami berharap penjelasan ini dapat dipahami oleh seluruh pihak dan tidak lagi berkembang menjadi informasi yang simpang siur atau bola liar di ruang publik,” tambahnya.
Disdik Riau Akui Kekeliruan dan Minta Maaf
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman, melalui Sekretaris Dinas Pendidikan, Teza Darsa, mengakui adanya kekeliruan dalam penyusunan dan penyampaian laporan prognosis yang disampaikan kepada Bapenda.
Menurut Teza, pihaknya secara tidak tepat mencantumkan Program Makan Bergizi Gratis sebagai faktor penyebab menurunnya pendapatan retribusi kantin sekolah. Kesalahan tersebut kemudian memicu munculnya persepsi yang keliru di masyarakat.
“Kami mengakui telah terjadi kekeliruan dalam penyampaian laporan prognosis kepada Bapenda. Dalam laporan tersebut, Program Makan Bergizi Gratis disebut sebagai penyebab penurunan pendapatan retribusi kantin sekolah, padahal informasi tersebut tidak benar,” ujarnya.
Atas kesalahan tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Riau menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Plt Gubernur Riau, Bapenda Provinsi Riau, serta seluruh masyarakat Riau.
“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Plt Gubernur Riau, Bapenda Provinsi Riau, dan seluruh masyarakat Riau atas kekeliruan dalam penyampaian laporan yang tidak akurat sehingga menimbulkan polemik dan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” tutup Teza.
Dengan adanya klarifikasi resmi ini, Pemerintah Provinsi Riau menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi program yang didukung penuh karena memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas gizi anak-anak sekaligus mendorong perputaran ekonomi masyarakat secara luas.