Breaking News !!! Prof. Herlambang Berikan Kesaksian Penting Kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu

Breaking News !!! Prof. Herlambang Berikan Kesaksian Penting Kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu

 

Indonesiainteraktif.com - Setelah selesai memberikan pendapat ahli secara virtual pada hari Minggu (11/10/2020) di Kantor KPU Provinsi Bengkulu, Prof. Dr. Herlambang, SH., M.Hum, Saksi Ahli dari pihak KPU Provinsi Bengkulu sempat menyampaikan ringkasan pendapat ahli yang secara lengkap telah beliau berikan dalam Musyawarah  Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada pihak Indonesiainteraktif.com. Pendapat Ahli ini penting diberikan beliau agar tidak terjadi miskomunikasi tentang apa sebenarnya yang menjadi pokok persoalan sehingga perlu dilakukan Musyawarah  Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Herlambang mengatakan bahwa beliau akan memberikan pendapat ahli sesuai dengan keahliannya mengenai persyaratan kepala daerah. "Tentang makna dari 5 tahun setelah menyelesaikan atau melaksanakan pidana. Artinya pidana penjara itu dilaksanakan baik di dalam LP (Lembaga Permasyarakatan) maupun di luar LP, itu masih di dalam tahap menjalankan pidana penjara. Dalam pelaksanaan pidana penjara itu ada 4 tahap, maksimum, medium, minimum dan yang terakhir integratif. Dalam integratif inilah namanya PB (Pembebasan Bersyarat). Kenapa ada PB, supaya dia janganlangsung kagok berhubungan ke masyarakat, sehingga di kasi waktulah untuk pembebasan bersyarat. Tetapi itu masih dalam status sebagai Narapidana," itu saja yang disampaikan tutur Herlambang.

Mengenai pihak Penggugat (Agusrin-Imron) yang memberikan perbandingan berkenaan dengan fatwa Mahkamah Agung, dimana pihak Mahkamah Agung, bahwa di fatwa Mahkamah Agung itu bahwa Mantan Narapidana adalah orang yang sudah bebas dari Penjara, Herlambang juga memberikan pendapatnya.

"Mantan Narapidana adalah orang yang sudah menyelesaikan pidana penjara. Pelaksanaan pidana penjara itu, kalau menurut Undang-Undang itu ada 3 tahap, tahap terakhir adalah tahap intergratif tadi, kalau sudah semua dilaksanakn berarti sudah selesai melaksanakan pidana penjara. Betul tidak ada masalah itu. Jadi selesai melaksanakan pidana penjara berarti selesai melaksanakan PB (Pembebasan Bersyarat), jadi itu dihitung ujar Herlambang.

Mengenai pertanyaan pewarta, berarti sesuai dengan surat dari Bapas (Balai Permasyarakatan), bukan Surat dari Lapas (Lembaga Permasyarakatan)?, Herlambang mengiyakan.

"Iya, karena yang mengawasi itu Bapas" kata Profesor Ahli Hukum Pidana dari Universitas Bengkulu itu.

Terhadap pertanyaan pewarta apakah setelah ada surat dari Bapas yang menyatakan yang bersangkutan adalah bebas, beliau mengiyakan juga.

"Iya, sudah selesai menjalankan Pembebasan Bersyarat," Ujar Herlambang.

Terhadap pertanyaan pewarta, kalau masih menjalankan Pembebasan Bersyarat bukan dikatakan bebas, Herlambang juga mengiyakan dan menyetujuinya.

"Belum, masih Napi, belum mantan," kata Mantan Dekan Fakultas Hukum periode 2004 - 2011 ini.

Mengakhiri penjelasnnya, Herlambang menjelaskan bahwa Iya hanya menjelaskan yang dia tahu saja. Herlambang menambahkan penjelasan terakhirnya.

"Dan satu hal juga,  ini kan ketentuan, ada katanya tadi di daerah lain, ini untuk kepentingan si Calon. Kalau kita menafsirkan ada keputusan menyatakan kalau pidana penjara itu adalah melaksanakan di lapas, akibatnya dia harus menjalankan sisa hukuman. Karena dia kan misalnya diputuskan hukuman 4 tahun. Baru dijalankan di LP 2 tahun, dapat remisi 4 bulan. Ada sisa 1 tahun 6 bulan. Nah, kalau tidak diakui yang PB ini, berarti dia harus masuk lagi 1 tahun 6 bulan. Karena putusan pengadilan begitu. Maka bahaya kalau hanya berpedoman pada penahanan di dalam penjara. Kasihan dia, nanti kalau terjadi apa-apa, orang menuntut belum selesai menjalankan pidana penjara, masuk lagi. Itu untuk kepentingan yang bersangkutan juga," ujar Herlambang mengakhiri pers releasenya.

 

(II/Hy)

 

Catatan : Bagi yang mengutip harus menjelaskan sumbernya dari Indonesiainteraktif.com

 

Iklan 1 (3:1)

Indonesiainteraktif.com